Tim Hukum PDI Perjuangan Kupas Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Oknum KPK RI

Home / Berita / Tim Hukum PDI Perjuangan Kupas Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Oknum KPK RI
Tim Hukum PDI Perjuangan Kupas Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Oknum KPK RI Hasto Kristiyanto. (FOTO: Dok. TIMES Indonesia)

TIMESMANADO, JAKARTATim Hukum DPP PDI Perjuangan menyatakan patut diduga oknum KPK RI telah menyalahgunakan wewenangnya dan melakukan tindakan melawan hukum yang merugikan partai berlambang banteng moncong putih itu. 

Menurut salah satu anggota Tim Hukum Maqdir Ismail, banyak kejanggalan oknum penyidik KPK RI yang melakukan tindakan di luar dari prosedur hukum terkait kasus dugaan suap pergantian caleg terpilih yang melibatkan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan.

Maqdir menyontohkan, surat perintah penyelidikan (sprilindik) KPK RI dalam kasus dugaan suap itu diteken pada 20 Desember 2019. Kata dia, waktu itu sangat pendek bila mengingat Surat Keputusan Presiden (Keppres) yang mengatur pemberhentian pimpinan KPK jilid IV Agus Rahardjo Cs pada 21 Oktober 2019.

Sementara dalam Keppres itu juga dikatakan pengangkatan terhadap pimpinan baru akan dilakukan pada 20 Desember. 

"Artinya apa? Ketika 21 Oktober mereka diberhentikan dengan hormat sampai dengan 20 Desember, sebelum pimpinan baru disumpah, pimpinan KPK itu tidak diberi kewenangan secara hukum untuk melakukan tindakan-tindakan apa yang selama ini jadi kewenangan mereka," kata Maqdir dalam konferensi pers di Kantor PDI Perjuangan, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2020) malam.

Maqdir juga mengingatkan bahwa salah satu pimpinan KPK RI saat itu, Saut Situmorang telah menyatakan mundur dari lembaga antirasuah pada 13 September 2019. Lalu, Saut bersama Agus Rahardjo dan Laode M Syarif juga mengikuti langkah serupa dengan menyerahkan mandat pengelolaan KPK RI kepada Presiden Jokowi pada 12 September 2019. 

Oleh karena itu, terang Maqdir, apa yang dilakukan penyidik KPK RI tanpa persetujuan pimpinan lembaga antirasuah itu, bagian dari pembangkangan hukum yang ada. 

"Ketika pimpinan KPK dengan Undang-undang KPK lama itu sifat dari kegiatan mereka adalah kolektif kolegial. Ketika ada tiga orang yang sudah mengundurkan diri, mestinya tidak sah, tidak bisa dilakukan proses hukum oleh mereka. Itu saya kira yang penting," jelas Maqdir. 

Maqdir menganggap banyak tindakan KPK RI terhadap kasus ini tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Maqdir juga melihat ada upaya oknum-oknum lembaga antirasuah itu menghindar dari Undang-undang KPK yang baru dengan tidak melibatkan Dewan Pengawas (Dewas) KPK RI. 

Menurut Maqdir, dengan Undang-undang yang lama pun, tindakan oknum penyidik KPK RI jauh dari prosedur hukum. "Sekali lagi, saya mau tegaskan bahwa antara 21 Oktober sampai 20 Desember itu, lima orang pimpinan KPK tidak punya kewenangan lagi," jelas Maqdir yang tergabung dalam tim hukum PDI Perjuangan ini. 

Sementara itu, tim kuasa hukum lainnya, Teguh Samudera mengingatkan bahwa Undang-undang KPK baru diundangkan pada 17 Oktober 2019. Karena itu, menurut Teguh, apapun tindakan yang dilakukan setiap orang di KPK secara kelembagaan, harus mengacu pada Undang-undang terbaru tersebut. 

"Sehingga setelah 17 Oktober 2019, tindakan apa pun yg dilakukan oleh penyidik harus taat pada Undang-undang baru. Harusnya yang dilakukan KPK itu mengikuti ketentuan dalam UU itu," demikian kata Teguh, tim hukum PDI Perjuangan.(*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com