Warga Desa Kepatihan Tagih Penyelesaian Pungli Prona ke Kejari Sidoarjo

Home / Berita / Warga Desa Kepatihan Tagih Penyelesaian Pungli Prona ke Kejari Sidoarjo
Warga Desa Kepatihan Tagih Penyelesaian Pungli Prona ke Kejari Sidoarjo Perwakilan Warga Desa Kepatihan saat berunjuk rasa didepan Kantor Kejari Sidoarjo. (FOTO: Rudi/TIMES Indonesia)

TIMESMANADO, SIDOARJO – Perwakilan warga Desa Kepatihan, Kecamatan Tulangan, Sidoarjo menggelar unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo, Rabu (18/4/2018) siang.

Aksi tersebut untuk menanyakan terkait perkembangan dugaan kasus pungli Prona PTSL yang sempat dilaporkan ke Kops Adhyaksa Sidoarjo oleh warga Desa Kepatihan tersebut. Sebab dalam program prona di Desa Kepatihan ada tarikan atau biaya di luar biaya resmi.

"Dalam aturan resminya biayanya hanya  Rp 150.000. Tapi di Desa Kepatihan ada penarikan biasa hingga Rp 600.000. Tujuan kami datang ke Kantor Kejari ini untuk mempertanyakan hal tersebut. Sebab kasus ini sudah kami laporkan ke Kejari Sidoarjo kira-kira dua minggu yang lalu, tapi kok hingga hari ini belum ada perkembangan terkait laporan kami itu," kata Subakri koordinator perwakilan warga kepada TIMES Indonesia, Rabu (18/4/2018).

Demmo-2.jpgKelapa Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Budi Handaka ditemani Kasi Intel, Idham Kholid saat menemui perwakilan warga

Setelah beberapa menit melakukan orasi perwakilan warga ditemui langsung oleh Kepala Kejari Sidoarjo Budi Handaka ditemani Kasi Intel Kejari Sidoarjo Idham Kholid.

Dalam pertemuan tersebut warga menyampaikan berbagai keluhannya terkait pungutan pengurusan prona itu. Perwakilan warga juga mengaku kerap mendapat intimidasi dan teror dari beberapa oknum gara-gara adanya laporan warga ke Kejari Sidoarjo ini.

"Jika ada teror kepada warga atau perwakilan pelapor atau pendemo ini laporkan saja ke pihak Kepolisian. Kami (Kejari Sidoarjo) fokus permasalahan Prona di Desa Kepatihan," tegas Budi Handaka dihadapan perwakilan pendemo.

Mantan Aspidum Kejati NTT ini mengungkapkan jika terkait laporan dugaan pungli prona Desa Kepatihan Kejari sudah melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan. Hasilnya diketahui bahwa program prona di Desa Kepatihan awalnya hanya dapat kuota 1.000 sertifikat. Tapi  karena yang mendaftar mencapai 1.492 orang, akhirnya kuota prona pun ditambah menjadi 1.500 sertifikat.

"Kuota pengurusan prona di Desa Kepatihan awalnya 1000 sertifikat, karena yang mendaftar lebih kisaran 1.400 akhirnya kuota pun ditambah 1.500 sertifikat. Dan secara ketentuan, tarifnya memang Rp 150 ribu. Jika lebih dari itu jelas itu melanggar," katanya.

Budi Handaka memaparkan jika dalam  PP nomor 24 tahun 1997, pemohon yang perolehan tanahnya di atas tahun 1997 harus menggunakan akta otentik atau akta sah dari notaris. Dan biaya untuk notaris inilah yang kerap dikeluhkan masyarakat. 

"Untuk Desa Kepatihan, data yang kami peroleh ada 651 pemohon prona yang perolehan tanahnya di atas tahun 1997. Dari 651 pemohon tersebut, sebagian besar sudah membayar ke notaris sebagaimana tarif yang ditentukan sebesar Rp 500 ribu. Sedangkan 19 orang pemohon tercatat belum membayar. Dan yang perlu diketahui warga, biaya untuk notaris tersebut tidak termasuk biaya pengurusan Prona. Intinya biaya pengurusan dinotaris itu sah-sah saja asal diterima langsung dari pemohon sertifikat (prona) ke pihak notaris," ungkapnya.

Lebih jauh Pria kelahiran Gunung Kidul, Yogyakarta ini menegaskan jika pihaknya setelah menerima laporan warga Desa Kepatihan langsung melakukan pulbaket dan puldata sejauh ini. 

"Kami (Penyidik) masih terus bekerja untuk mendalami dugaan penyimpangan terkait pungli prona itu, sebagaimana yang dilaporkan oleh warga Desa Kepatihan. Tugas kami adalah menegakkan hukum sesuai undang-undang, jika kasus ini ada perkembangan lebih lanjut, pasti akan kita ekspose," pungkasnya. (*)

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com